newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 September 2026 – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan bagi pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Rekomendasi tersebut dirumuskan melalui Simposium Nasional MN KAHMI bertajuk “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa” yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada 9–10 September 2026. Forum itu menjadi ruang bagi alumni HMI dari berbagai daerah untuk membahas persoalan strategis sekaligus menawarkan gagasan yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. KAHMI ingin hasil pembahasan tidak berhenti sebagai diskusi internal organisasi, melainkan menghasilkan usulan kebijakan yang dapat diterapkan secara konkret. Berbagai pandangan yang muncul selama simposium akan dirangkum sebelum disampaikan kepada Presiden.
Koordinator Presidium MN KAHMI Romo Muhammad Syafii mengatakan penyusunan rekomendasi merupakan bentuk kontribusi organisasi dalam memikirkan pembangunan dan masa depan Indonesia. Menurutnya, KAHMI mempunyai sumber daya alumni yang tersebar dalam berbagai bidang keahlian sehingga dapat memberikan perspektif terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Kapasitas tersebut ingin dihimpun melalui forum nasional agar menghasilkan pemikiran yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. KAHMI juga ingin mengambil posisi sebagai kekuatan intelektual yang tidak hanya mengamati perkembangan pemerintahan dari luar. Organisasi tersebut berupaya menawarkan solusi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang dinilai membutuhkan penguatan atau penyempurnaan.
Simposium Nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Ke-60 KAHMI dan diikuti sekitar seribu peserta yang datang dari berbagai daerah. Kegiatan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Rabu, 9 September 2026. Sejumlah tokoh nasional, pengurus organisasi, akademisi, dan pejabat pemerintah turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Pada hari pertama, forum menghadirkan antara lain Dewan Penasihat MN KAHMI Fuad Bawazier, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi sebagai narasumber. Kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang diharapkan memperkaya pembahasan mengenai tantangan pembangunan nasional dari sisi ekonomi, politik, pangan, hingga pengelolaan sumber daya.
Rangkaian pembahasan juga berlanjut pada Kamis, 10 September 2026, dengan menghadirkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Keterlibatan pejabat yang menangani sektor pendidikan tinggi, sains, teknologi, dan kesehatan menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada persoalan politik maupun ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting karena menentukan kemampuan Indonesia menghadapi persaingan global dalam jangka panjang. Penguatan pendidikan tinggi dan penelitian juga berkaitan erat dengan kebutuhan inovasi, produktivitas, serta kemampuan menghasilkan teknologi sendiri. Sementara sektor kesehatan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan mampu menopang target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Pembahasan mengenai kedaulatan pangan turut memperoleh perhatian dalam forum tersebut. Ketahanan pangan dipandang tidak sekadar berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga produksi dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan kondisi global. Guru Besar Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Achmad Tjachja Nugraha dalam simposium menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan nasional. Isu tersebut menjadi semakin relevan ketika perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta dinamika harga komoditas dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Karena itu, pembangunan sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang memperhatikan produksi, produktivitas, distribusi, kesejahteraan petani, hingga penguatan industri pengolahan.
KAHMI sebelumnya juga telah memberikan perhatian terhadap ketahanan pangan dan energi dalam agenda organisasinya. Pada Rakornas dan Silaturahmi Nasional KAHMI 2025, dua sektor tersebut ditempatkan sebagai bagian penting dalam memperkuat kesejahteraan sekaligus kedaulatan nasional. Ketika itu, pembahasan juga menyinggung pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan peluang pengembangan komoditas yang memiliki permintaan tinggi di pasar dunia serta pentingnya meningkatkan kemampuan produksi nasional. Arah tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara pembahasan sebelumnya dengan agenda simposium 2026. KAHMI berupaya mengembangkan hasil diskusi tersebut menjadi rekomendasi yang lebih luas dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Selain pangan dan energi, tata kelola ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian dari persoalan kebangsaan yang dibahas dalam rangkaian agenda KAHMI. Organisasi menilai kedaulatan nasional membutuhkan pendekatan yang saling terhubung karena persoalan pada satu sektor dapat memengaruhi bidang lainnya. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, membutuhkan kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, ketahanan energi, serta sistem politik yang mampu menjaga stabilitas. Demikian pula pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan ekonomi dan kebijakan publik yang berkelanjutan. Karena itu, rekomendasi yang disusun diharapkan tidak hanya berisi pandangan sektoral, tetapi dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap arah pembangunan nasional.
Romo Muhammad Syafii menegaskan KAHMI menempatkan diri sebagai mitra pemerintah yang independen dan konstruktif. Posisi tersebut berarti organisasi dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat, tetapi tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik. KAHMI juga menegaskan tidak berada di dalam struktur pemerintahan sehingga masukan yang diberikan diharapkan tetap mempunyai independensi. Pendekatan tersebut dinilai penting agar hubungan antara organisasi masyarakat dan pemerintah tidak hanya berbentuk dukungan politik, tetapi juga pertukaran gagasan dan evaluasi terhadap kebijakan. Kritik yang diberikan diarahkan untuk menghasilkan alternatif solusi dan perbaikan, bukan sekadar menyampaikan penolakan.
Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pembukaan simposium menilai alumni HMI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan bangsa dan negara. Karena itu, ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan strategis yang memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia. Keterlibatan alumni dari berbagai profesi memungkinkan persoalan nasional dilihat dari banyak sudut pandang sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi. Forum semacam ini juga dapat menjadi ruang konsolidasi pemikiran di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hasil diskusi selanjutnya akan dirangkum menjadi sejumlah agenda dan rekomendasi yang lebih terstruktur. Dengan cara tersebut, simposium diharapkan menghasilkan keluaran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan, bukan sekadar menjadi bagian dari perayaan ulang tahun organisasi.
Setelah seluruh rangkaian simposium selesai, KAHMI akan memformulasikan berbagai gagasan yang muncul menjadi rekomendasi strategis untuk Presiden Prabowo. Isi akhirnya akan mencerminkan pembahasan mengenai sejumlah tantangan utama bangsa sekaligus menawarkan pilihan kebijakan yang dinilai dapat memperkuat agenda pembangunan. KAHMI berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi salah satu masukan independen bagi pemerintah dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Momentum Milad Ke-60 juga digunakan organisasi untuk menegaskan kembali tanggung jawab intelektual alumni HMI dalam kehidupan nasional. Dengan tetap berada di luar struktur pemerintah, KAHMI ingin mempertahankan peran sebagai mitra yang dapat mendukung kebijakan yang bermanfaat sekaligus memberikan koreksi ketika diperlukan. Langkah tersebut diharapkan membuat kontribusi organisasi semakin konkret dalam menghadapi berbagai tantangan Indonesia menuju 2045.
