Jakarta, 3 September 2026 – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin meluas ke ranah diplomatik setelah Peru secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Pemerintah Peru mengumumkan keputusan tersebut pada Selasa, 1 September 2026, di tengah kembali meningkatnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Lima menuding Teheran turut mendorong eskalasi konflik di kawasan sekaligus memberlakukan pembatasan serius terhadap pelayaran internasional melalui Selat Hormuz. Keputusan itu juga dikaitkan dengan kekhawatiran Peru terhadap kondisi demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, serta perlakuan terhadap perempuan dan kelompok oposisi di Iran. Pemerintah Peru menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmennya terhadap perdamaian, keamanan internasional, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Sementara itu, Iran terus meningkatkan retorika keras terhadap Washington dengan menggambarkan Amerika Serikat sebagai kekuatan “setan” yang dianggap bertanggung jawab atas tekanan dan serangan terhadap negaranya.
Hubungan Peru dan Iran sebelumnya tidak termasuk dalam kategori hubungan bilateral yang sangat intensif, tetapi pemutusan hubungan diplomatik tetap memiliki makna politik yang cukup besar. Pemerintah Peru menilai perkembangan terbaru di Timur Tengah telah mencapai tahap yang membutuhkan sikap diplomatik lebih tegas. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah gangguan terhadap kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz sejak konflik meningkat pada 2026. Jalur tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Gangguan berkepanjangan dapat meningkatkan biaya transportasi, menghambat rantai pasokan, dan mendorong kenaikan harga energi di berbagai negara. Bagi Peru yang berada jauh dari kawasan konflik sekalipun, gejolak harga energi tetap dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik.
Pemerintah Peru juga memasukkan persoalan internal Iran sebagai bagian dari pertimbangannya. Lima menyoroti berbagai laporan mengenai tindakan represif terhadap demonstrasi damai, pembatasan kebebasan pers, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta tekanan terhadap kelompok oposisi. Pemerintah Peru menyatakan kebijakan luar negerinya memiliki komitmen terhadap nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Teheran dikritik karena dianggap menghambat pekerjaan Badan Energi Atom Internasional dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas nuklir Iran. Pembatasan terhadap akses inspektur internasional dinilai dapat meningkatkan ketidakpastian mengenai perkembangan program nuklir negara tersebut. Kombinasi persoalan keamanan regional, navigasi internasional, HAM, dan program nuklir kemudian menjadi landasan keputusan diplomatik Peru.
Meski hubungan diplomatik dihentikan, Peru tidak memutus seluruh hubungan dengan Iran. Pemerintah memastikan hubungan konsuler tetap dipertahankan sesuai ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Kebijakan tersebut memungkinkan kepentingan warga negara kedua pihak tetap mendapatkan perlindungan meskipun hubungan politik pada tingkat diplomatik dihentikan. Keputusan pemutusan hubungan disampaikan kepada pemerintah Iran melalui nota diplomatik yang dikirimkan lewat Kedutaan Besar Iran di Ekuador, yang selama ini juga menangani hubungan dengan Peru. Pendekatan tersebut menunjukkan Lima masih mempertahankan jalur terbatas untuk menangani kebutuhan administratif maupun perlindungan warga. Dengan demikian, pemutusan hubungan lebih diarahkan sebagai pernyataan politik terhadap kebijakan pemerintah Iran.
Keputusan Peru berlangsung ketika pemerintahan Presiden Keiko Fujimori memperlihatkan kecenderungan membangun hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat. Fujimori mulai menjabat pada 28 Juli 2026 dan pemerintahannya bergerak memperkuat kerja sama dengan Washington dalam sejumlah bidang. Peru juga menunjukkan ketertarikan terhadap inisiatif regional yang didorong pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Perubahan orientasi tersebut membuat kebijakan terhadap Iran mendapatkan perhatian karena terjadi ketika hubungan Washington dan Teheran berada dalam kondisi sangat buruk. Namun, pemerintah Peru menempatkan keputusan pemutusan hubungan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri sendiri yang didasarkan pada keamanan internasional dan nilai demokrasi. Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan posisi Peru dalam menghadapi perkembangan geopolitik Timur Tengah.
Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sasaran Iran pada akhir Agustus dan awal September. Militer AS menyatakan sejumlah target yang berkaitan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran menjadi sasaran operasi. Fasilitas pertahanan udara, sistem radar, aset maritim, kemampuan penebaran ranjau, serta fasilitas komunikasi termasuk di antara sasaran yang disebut Washington. Iran kemudian melakukan serangan balasan dan memperingatkan bahwa tindakan militer Amerika tidak akan dibiarkan tanpa respons. Pertukaran serangan tersebut membuat kekhawatiran mengenai perluasan konflik kembali meningkat. Negara-negara di kawasan maupun di luar Timur Tengah mulai menyesuaikan kebijakan diplomatik dan keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan perang berlangsung lebih panjang.
Teheran pada saat bersamaan menggunakan bahasa yang semakin keras terhadap Amerika Serikat. Para pejabat Iran menggambarkan tekanan militer dan ekonomi Washington sebagai bagian dari upaya menghancurkan kemampuan negara tersebut sekaligus mengisolasinya dari dunia internasional. Dalam retorika politik Iran, Amerika Serikat kembali digambarkan sebagai kekuatan “setan” yang menggunakan perang, sanksi, dan tekanan ekonomi untuk mencapai kepentingannya. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan menyerah terhadap tekanan tersebut dan berjanji mempertahankan kemampuan militernya. Retorika keras itu berjalan beriringan dengan operasi militer serta aktivitas diplomatik Iran untuk mempertahankan dukungan dari negara-negara mitranya. Rusia menjadi salah satu negara yang kembali menyampaikan dukungan kepada Teheran di tengah meningkatnya konflik.
Washington sendiri memperlihatkan strategi yang tidak hanya mengandalkan operasi militer. Pemerintahan Trump juga meningkatkan tekanan ekonomi dengan menargetkan hubungan Iran dengan dunia luar. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pemerintah akan memperketat tekanan terhadap berbagai sektor yang masih memberikan akses ekonomi kepada Iran. Sektor penerbangan, maritim, dan aset digital disebut berpotensi menjadi bagian dari sasaran kebijakan berikutnya. Washington berharap kombinasi tekanan militer dan ekonomi dapat mempersempit kemampuan Teheran membiayai operasi maupun mempertahankan jaringan internasionalnya. Iran sebaliknya menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perang ekonomi dan berjanji mencari jalur alternatif untuk mempertahankan perdagangan.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif dalam perseteruan tersebut. Jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu memiliki peranan sangat penting bagi perdagangan energi dunia. Pembatasan atau gangguan terhadap kapal yang melintas dapat memberikan dampak yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Kenaikan biaya asuransi kapal, perubahan rute pelayaran, hingga kekhawatiran terhadap pasokan minyak dapat mendorong volatilitas harga energi global. Peru secara khusus memasukkan persoalan tersebut ketika menjelaskan keputusannya terhadap Iran. Pemerintah di Lima menilai kebebasan navigasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional harus dihormati karena gangguannya dapat memengaruhi banyak negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.
Langkah Peru juga memperlihatkan bagaimana konflik Iran-AS mulai memengaruhi hubungan diplomatik negara-negara di luar kawasan. Chile sebelumnya memilih menutup kedutaannya di Teheran meskipun tidak sampai memutus hubungan diplomatik. Negara lain mengambil pendekatan berbeda berdasarkan kepentingan keamanan, ekonomi, dan politik masing-masing. Semakin panjang konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan pemerintah di berbagai kawasan menghadapi tekanan untuk menentukan sikap terhadap kedua pihak. Amerika Serikat berusaha mempersempit ruang diplomatik dan ekonomi Iran, sedangkan Teheran berupaya mempertahankan mitra internasionalnya. Persaingan tersebut membuat konflik berkembang tidak hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui diplomasi, perdagangan, energi, dan hubungan antarnegara.
Pemutusan hubungan diplomatik Peru dengan Iran pada akhirnya menjadi perkembangan terbaru yang menunjukkan semakin luasnya dampak konflik Timur Tengah. Lima mengambil sikap tegas dengan menyoroti eskalasi militer, gangguan pelayaran di Selat Hormuz, persoalan HAM, serta hambatan terhadap pengawasan program nuklir Iran. Teheran di sisi lain tetap menunjukkan perlawanan keras dan meningkatkan retorika terhadap Amerika Serikat yang dianggap sebagai sumber utama tekanan terhadap negaranya. Hubungan konsuler Peru-Iran masih dipertahankan, tetapi hubungan politik resmi kedua pemerintah kini memasuki titik terendah. Perhatian internasional selanjutnya akan tertuju pada kemungkinan negara lain mengambil langkah serupa serta perkembangan konflik Iran-AS dalam beberapa hari mendatang. Jika pertukaran serangan dan gangguan perdagangan terus berlangsung, dampaknya berpotensi semakin terasa terhadap diplomasi, keamanan, serta pasar energi dunia.





