newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 2 September 2026 – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Pergantian jabatan mencakup posisi penting di tingkat Mabes Polri hingga pimpinan kepolisian kewilayahan, termasuk Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Koordinator Staf Ahli Kapolri, Kapolda Sulawesi Utara, dan Kapolda Papua Barat Daya. Sejumlah pejabat yang digantikan memasuki masa pensiun, sementara pejabat lainnya memperoleh penugasan baru sebagai bagian dari pembinaan karier di tubuh Polri. Rotasi tersebut juga menyentuh beberapa posisi lain yang berkaitan dengan operasional, pengamanan internal, serta pelayanan markas. Polri menegaskan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Para pejabat yang menerima amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab dan tantangan di tempat penugasan masing-masing.
Salah satu pergantian utama terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi atau Astamaops Kapolri. Komjen Mohammad Fadil Imran resmi menyerahkan jabatan tersebut karena memasuki masa pensiun setelah menjalani perjalanan panjang dalam institusi kepolisian. Posisi Astamaops selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Roycke Harry Langie yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Dengan jabatan barunya, Roycke akan memiliki tanggung jawab strategis dalam membantu Kapolri mengoordinasikan berbagai kegiatan operasional kepolisian secara nasional. Posisi tersebut memiliki peran penting karena berkaitan dengan kesiapan dan pengendalian operasi kepolisian dalam menghadapi berbagai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengalaman Roycke memimpin kepolisian kewilayahan diharapkan menjadi modal dalam menjalankan tugas yang memiliki cakupan lebih luas di tingkat Mabes Polri. Pergantian tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Fadil Imran sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang pernah menempati sejumlah posisi strategis.
Perpindahan Roycke Harry Langie ke Mabes Polri membuat posisi Kapolda Sulawesi Utara juga mengalami pergantian. Jabatan tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Yudo Hermanto yang sebelumnya bertugas sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri. Penunjukan Yudo menjadi bagian dari rangkaian rotasi yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di wilayah sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi perwira tinggi Polri. Sebagai Kapolda, Yudo akan bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara serta mengoordinasikan jajaran kepolisian di bawahnya. Ia juga akan menghadapi berbagai agenda pengamanan, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur lainnya. Peralihan kepemimpinan diharapkan berlangsung tanpa mengganggu program maupun operasi kepolisian yang sudah berjalan di Sulawesi Utara. Program yang dinilai efektif juga diharapkan dapat dilanjutkan sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan keamanan wilayah.
Pergantian penting lainnya berlangsung pada posisi Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri. Irjen Anwar yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut memasuki masa pensiun sehingga posisinya kemudian diserahkan kepada Irjen Jawari. Sebelum mendapatkan amanah sebagai As SDM Kapolri, Jawari menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan As SDM memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan pembinaan personel, pengembangan karier, pendidikan, penempatan, hingga peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Polri. Dengan jumlah personel kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia, pengelolaan SDM membutuhkan sistem yang mampu memastikan kebutuhan organisasi terpenuhi secara tepat. Tantangan lain adalah menjaga proses pembinaan karier berlangsung profesional, transparan, dan berbasis kompetensi sehingga setiap personel memiliki kesempatan berkembang sesuai kemampuan serta rekam jejaknya. Jawari diharapkan dapat melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan sumber daya manusia di tubuh Polri.
Posisi Koordinator Staf Ahli Kapolri juga menjadi bagian dari jabatan yang diserahterimakan dalam upacara tersebut. Irjen Herry Rudolf Nahak memasuki masa pensiun setelah sebelumnya mengemban jabatan Koorsahli Kapolri. Posisi yang ditinggalkannya kemudian dipercayakan kepada Irjen Ruslan Effendi yang sebelumnya bertugas sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik. Koorsahli memiliki fungsi penting dalam memberikan kajian, pertimbangan, dan masukan strategis kepada pimpinan Polri terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Kompleksitas persoalan keamanan saat ini membuat institusi kepolisian membutuhkan analisis yang tidak hanya melihat aspek penegakan hukum, tetapi juga perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Pengalaman Ruslan pada bidang sosial politik menjadi salah satu bekal untuk menjalankan fungsi tersebut di posisi barunya. Ia diharapkan mampu memperkuat dukungan analisis strategis bagi pimpinan Polri dalam merumuskan kebijakan maupun merespons berbagai perkembangan nasional.
Rotasi juga membawa perubahan kepemimpinan di Polda Papua Barat Daya dengan penunjukan Brigjen Hengki Haryadi sebagai Kapolda baru. Hengki sebelumnya menjabat Wakapolda Riau dan kini menggantikan Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru. Sementara itu, Audie mendapatkan penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Penempatan Hengki menjadi perhatian karena Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi baru yang masih menjalani berbagai proses penguatan kelembagaan dan pembangunan daerah. Sebagai Kapolda, Hengki akan bertanggung jawab memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga sekaligus memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah tersebut. Tantangan geografis, karakter sosial masyarakat, pembangunan daerah, serta kebutuhan menjaga keamanan investasi menjadi beberapa aspek yang membutuhkan koordinasi kuat antara kepolisian dan pemerintah daerah. Pengalaman Hengki dalam berbagai jabatan operasional sebelumnya diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat kinerja Polda Papua Barat Daya.
Hengki Haryadi sebelumnya cukup dikenal ketika menjalankan berbagai penugasan di wilayah Jakarta dan daerah lainnya. Ia pernah memegang sejumlah jabatan yang berkaitan dengan penegakan hukum sebelum kemudian dipercaya menjadi Wakapolda Riau. Perjalanan karier tersebut memberikan pengalaman dalam menangani persoalan kriminalitas, gangguan keamanan, serta pengelolaan organisasi kepolisian pada tingkat kewilayahan. Ketika memimpin Polda Papua Barat Daya, pendekatan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pelayanan serta komunikasi kepada masyarakat. Wilayah tersebut memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda dibandingkan tempat penugasan Hengki sebelumnya sehingga kemampuan beradaptasi menjadi penting. Penguatan hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan berbagai unsur lokal dapat menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di daerah yang sedang berkembang menjadi salah satu agenda yang membutuhkan perhatian kepemimpinan baru.
Selain jabatan utama tersebut, beberapa posisi lain di lingkungan Polri juga mengalami pergantian dalam rangkaian rotasi yang sama. Posisi Kepala Pelayanan Markas Polri, Kepala Biro Pembinaan Operasional Baharkam Polri, serta Kepala Bagian Pengamanan dan Pengawalan Biro Provos Divisi Propam Polri termasuk dalam daftar jabatan yang mengalami perubahan. Pergantian pada posisi tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung aktivitas organisasi, pengamanan internal, hingga pelaksanaan operasi kepolisian. Meskipun tidak seluruh jabatan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat sehari-hari, keberadaan unit pendukung tetap menentukan kelancaran tugas kepolisian secara keseluruhan. Pembinaan internal juga menjadi semakin penting ketika Polri terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan disiplin personel. Karena itu, penempatan pejabat pada posisi strategis mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus kesinambungan program yang sedang berjalan. Pejabat baru dituntut mampu memahami pekerjaan dengan cepat sehingga pergantian kepemimpinan tidak menyebabkan terhentinya agenda organisasi.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa serah terima jabatan merupakan proses yang lazim dalam organisasi kepolisian. Pergantian tersebut tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya masa tugas pejabat tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Rotasi memungkinkan perwira memperoleh pengalaman penugasan yang berbeda sekaligus memberikan kesempatan kepada organisasi menempatkan personel berdasarkan kebutuhan terkini. Dalam institusi sebesar Polri, kesinambungan kepemimpinan diperlukan karena setiap satuan memiliki agenda dan target yang harus terus berjalan meskipun pejabatnya berganti. Oleh sebab itu, pejabat baru diharapkan segera mempelajari kondisi satuan kerja, memahami program prioritas, dan membangun koordinasi dengan jajaran di bawahnya. Mereka juga diminta menjaga integritas dan profesionalitas karena setiap jabatan membawa tanggung jawab terhadap institusi sekaligus masyarakat. Pergantian kepemimpinan pada akhirnya diharapkan menghasilkan penyegaran tanpa menghilangkan program positif yang telah dibangun pejabat sebelumnya.
Sertijab kali ini juga bertepatan dengan masuknya sejumlah perwira tinggi ke masa purna tugas. Komjen Fadil Imran, Irjen Anwar, dan Irjen Herry Rudolf Nahak termasuk pejabat yang mengakhiri masa pengabdian pada jabatan masing-masing. Kondisi tersebut membuat Polri perlu mempersiapkan regenerasi kepemimpinan agar posisi strategis tidak mengalami kekosongan dan proses organisasi tetap berjalan. Pergantian generasi juga memberikan kesempatan kepada perwira lainnya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar berdasarkan pengalaman serta perjalanan karier mereka. Proses tersebut merupakan bagian penting dalam organisasi yang memiliki struktur komando luas dari tingkat Mabes hingga kepolisian sektor. Regenerasi yang terencana dibutuhkan untuk memastikan pengetahuan dan pengalaman dapat diteruskan kepada pejabat berikutnya. Pada saat bersamaan, masuknya pejabat baru memungkinkan munculnya pendekatan dan gagasan yang berbeda dalam menjawab tantangan organisasi. Kombinasi kesinambungan dan penyegaran tersebut menjadi salah satu tujuan utama rotasi jabatan.
Bagi Astamaops Kapolri yang baru, salah satu tantangan besar adalah menjaga koordinasi operasi kepolisian yang berlangsung secara nasional. Polri harus menangani berbagai agenda mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat, penanggulangan gangguan keamanan, pengendalian operasi khusus, hingga koordinasi ketika terjadi keadaan darurat. Kondisi Indonesia yang sangat luas membuat kebutuhan operasional antara satu wilayah dan wilayah lainnya tidak selalu sama. Astamaops harus mampu memastikan kebijakan dari tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif oleh jajaran kewilayahan tanpa mengabaikan karakteristik daerah. Pemanfaatan teknologi dan command center juga menjadi semakin penting untuk mempercepat pertukaran informasi serta respons terhadap laporan masyarakat. Pengalaman Roycke sebagai Kapolda dapat membantu memberikan perspektif mengenai kebutuhan jajaran di daerah ketika kebijakan operasional disusun dari tingkat pusat. Koordinasi yang efektif diharapkan membuat respons kepolisian terhadap persoalan masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat.
Sementara itu, pergantian Kapolda Papua Barat Daya membawa tantangan tersendiri karena wilayah tersebut membutuhkan penguatan institusi seiring perkembangan provinsi. Polda harus mampu mendukung pembangunan daerah tanpa mengurangi independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting agar pelayanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, investasi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, pendekatan keamanan perlu memperhatikan karakter masyarakat lokal sehingga penyelesaian persoalan tidak selalu bergantung pada tindakan represif. Dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan daerah dapat digunakan untuk mencegah konflik sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Polda juga harus memastikan pelayanan kepolisian menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat Daya. Kepemimpinan Hengki Haryadi akan diuji melalui kemampuannya menggabungkan pendekatan penegakan hukum, pencegahan, pelayanan, dan komunikasi publik.
Rotasi jabatan juga menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat agenda reformasi internal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pejabat yang baru mendapatkan amanah memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik dilakukan secara profesional serta setiap anggota menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Pengawasan internal perlu terus diperkuat agar pelanggaran personel dapat dicegah dan ditangani secara transparan ketika ditemukan. Pada bidang operasional, respons terhadap laporan masyarakat juga harus semakin cepat sehingga keberadaan polisi benar-benar dirasakan ketika warga membutuhkan bantuan. Sementara pada bidang sumber daya manusia, pembinaan karier dan penempatan personel harus semakin berbasis kompetensi serta kebutuhan organisasi. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan karena kualitas pelayanan kepolisian sangat dipengaruhi kualitas personel dan kepemimpinan pada setiap tingkat. Rotasi tidak akan memberikan perubahan berarti apabila pergantian pejabat tidak diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan tugas.
Para pejabat baru juga dituntut mampu menjaga komunikasi dengan masyarakat karena tantangan keamanan terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Kejahatan konvensional tetap membutuhkan perhatian, tetapi kepolisian juga menghadapi perkembangan kejahatan digital, penipuan daring, penyebaran informasi palsu, serta berbagai bentuk kriminalitas yang memanfaatkan teknologi. Pada saat yang sama, masyarakat menuntut proses penegakan hukum yang semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut membuat kemampuan komunikasi publik menjadi bagian penting dari kepemimpinan di institusi kepolisian. Setiap kebijakan dan tindakan yang menyentuh kepentingan masyarakat perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pejabat baru juga perlu membangun mekanisme evaluasi yang memungkinkan keluhan masyarakat digunakan sebagai bahan memperbaiki pelayanan. Dengan demikian, penyegaran organisasi dapat memberikan dampak yang terlihat langsung dalam kualitas hubungan antara polisi dan masyarakat.
Upacara sertijab yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada akhirnya menandai perubahan kepemimpinan pada sejumlah posisi strategis Polri sekaligus proses regenerasi setelah beberapa perwira tinggi memasuki masa pensiun. Irjen Roycke Harry Langie kini dipercaya menjadi Astamaops Kapolri menggantikan Komjen Fadil Imran, sementara Brigjen Yudo Hermanto melanjutkan kepemimpinan Polda Sulawesi Utara. Irjen Jawari mengambil alih posisi As SDM Kapolri dan Irjen Ruslan Effendi dipercaya menjadi Koorsahli Kapolri. Pada tingkat kewilayahan, Brigjen Hengki Haryadi resmi mengemban tanggung jawab sebagai Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru yang memperoleh penugasan baru di Sespim Lemdiklat Polri. Pergantian tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan nama pada struktur organisasi, tetapi juga memperkuat kesinambungan program, kualitas kepemimpinan, serta pelayanan kepolisian. Setiap pejabat baru dituntut segera beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dan memahami tantangan yang harus diselesaikan. Dengan rotasi tersebut, Polri berharap roda organisasi tetap berjalan optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh Indonesia.
