newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 18 September 2026 – Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penggunaan sumber pendanaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT Jakarta agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyebut obligasi daerah dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan non-APBD untuk mendukung pengembangan jaringan transportasi tersebut. Dukungan dari pemerintah pusat melalui BPI Danantara juga diharapkan dapat menjadi opsi lain. Pendanaan tambahan dinilai penting agar pengembangan LRT tidak berhenti di Manggarai, tetapi dapat dilanjutkan menuju kawasan lain dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik. Integrasi tersebut mencakup MRT, KRL, Transjakarta, JakLingko, hingga jaringan kereta cepat. DPRD menilai konektivitas yang semakin luas dapat membuat masyarakat lebih mudah berpindah moda dan meningkatkan daya tarik transportasi umum.
Yuke menilai Manggarai memiliki posisi strategis karena kawasan tersebut telah menjadi salah satu simpul utama perjalanan kereta di Jakarta. Kehadiran LRT di kawasan itu membuka peluang memperkuat integrasi dengan layanan transportasi lainnya. Namun, pembangunan jaringan dinilai perlu terus dilanjutkan agar manfaat investasi transportasi massal dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Salah satu sasaran berikutnya adalah memperpanjang jaringan dari Manggarai menuju Dukuh Atas. Kawasan Dukuh Atas sendiri telah berkembang menjadi titik integrasi berbagai moda transportasi publik. Dengan koneksi yang semakin lengkap, masyarakat diharapkan mempunyai pilihan perjalanan yang lebih praktis tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
Dukungan terhadap sumber pembiayaan baru juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. Ia menilai pembangunan lanjutan LRT membutuhkan tambahan biaya sehingga Pemprov DKI perlu mencari instrumen pembiayaan di luar pola konvensional. Salah satu proyek yang membutuhkan pendanaan adalah LRT Jakarta Fase 1C yang menghubungkan Manggarai dengan Dukuh Atas. Pemprov DKI disebut tengah menjajaki instrumen obligasi sebagai salah satu pilihan pembiayaan proyek tersebut. Dimaz berharap pembangunan MRT maupun LRT pada masa mendatang dapat memanfaatkan sumber pendanaan yang lebih beragam. Menurutnya, obligasi dan dukungan Danantara dapat menjadi alternatif agar pembangunan transportasi tidak sepenuhnya membebani APBD.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas mulai dikerjakan paling lambat Januari 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2028. Nilai kebutuhan pembangunan jalur lanjutan itu disebut sekitar Rp2,7 triliun. Pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa sumber pembiayaan, mulai dari obligasi, APBD, hingga dukungan Danantara. Keberadaan beberapa pilihan pendanaan dinilai memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memastikan proyek dapat berjalan sesuai jadwal. Skema pembiayaan akhirnya tetap perlu disusun dengan memperhatikan kemampuan fiskal, mekanisme pengembalian, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pembahasan mengenai kelanjutan jaringan LRT menguat setelah rute Kelapa Gading-Manggarai diresmikan pada 16 September 2026. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menilai pengoperasian rute tersebut memperkuat pilihan transportasi publik bagi masyarakat Jakarta. Ia menekankan bahwa pengembangan transportasi massal perlu diarahkan menuju sistem yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi. Menurutnya, konektivitas antarkawasan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas bekerja, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Integrasi dengan moda lain juga menjadi bagian penting agar perpindahan penumpang berlangsung lebih mudah. Pengembangan lanjutan jaringan karena itu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalur baru, tetapi juga pembentukan ekosistem transportasi publik yang saling terhubung.
Rencana penggunaan obligasi daerah menjadi salah satu pilihan yang mendapat perhatian karena dapat membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD tahunan. DPRD sebelumnya juga telah menyatakan dukungan terhadap wacana penerbitan obligasi daerah sepanjang penggunaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Namun, penggunaan obligasi tetap membutuhkan perencanaan matang karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban memenuhi pembayaran sesuai struktur pembiayaan yang disepakati. Karena itu, pemilihan proyek yang dibiayai melalui obligasi perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial serta kemampuan fiskal daerah. Infrastruktur transportasi massal menjadi salah satu sektor yang dipertimbangkan karena manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Selain obligasi, Danantara muncul sebagai salah satu opsi pendanaan untuk memperluas jaringan LRT Jakarta. Pramono sebelumnya menjelaskan bahwa sebagai kepala daerah dirinya perlu mempunyai berbagai alternatif pembiayaan untuk menyelesaikan pembangunan jaringan tersebut. Dukungan Danantara antara lain diharapkan dapat membantu pengembangan jaringan menuju kawasan yang memungkinkan koneksi dengan LRT Jabodebek serta kereta cepat Jakarta-Bandung di Halim. Dengan pengembangan tersebut, LRT Jakarta dapat menjadi bagian dari jaringan transportasi yang lebih luas dan tidak hanya melayani perjalanan di koridor tertentu. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan dukungan agar Danantara membantu pengembangan LRT Jakarta. Namun, bentuk dan struktur pembiayaan proyek tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengembangan jaringan menuju Dukuh Atas dipandang strategis karena kawasan tersebut telah menjadi simpul bagi MRT Jakarta, KRL, Transjakarta, dan kereta bandara. Apabila LRT Jakarta nantinya terhubung dengan kawasan tersebut, penumpang memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Integrasi yang baik juga dapat memperluas jangkauan layanan karena satu jaringan transportasi dapat berfungsi sebagai pengumpan bagi jaringan lainnya. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kemudahan perjalanan, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik. DPRD menilai konektivitas seperti ini diperlukan agar investasi besar dalam pembangunan infrastruktur menghasilkan manfaat maksimal. Karena itu, kelanjutan pembangunan hingga Dukuh Atas dipandang sebagai bagian penting dari tahapan pengembangan LRT Jakarta.
Pendanaan alternatif pada saat yang sama perlu dibarengi dengan pengawasan agar biaya pembangunan tetap terkendali dan proyek selesai sesuai target. DPRD memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran maupun skema pembiayaan yang dipilih pemerintah daerah. Transparansi diperlukan terutama apabila proyek menggunakan instrumen yang menciptakan kewajiban pembayaran dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan fisik berjalan beriringan dengan kesiapan operasional, integrasi tarif, fasilitas perpindahan penumpang, dan akses menuju stasiun. Tanpa integrasi yang baik, penambahan panjang jalur belum tentu secara otomatis meningkatkan penggunaan transportasi umum. Karena itu, keberhasilan proyek tidak hanya dapat diukur dari selesainya konstruksi, tetapi juga dari manfaat yang diterima pengguna setelah jaringan beroperasi.
Dukungan DPRD terhadap pendanaan alternatif memberikan ruang bagi Pemprov DKI untuk mempertimbangkan kombinasi sumber pembiayaan dalam melanjutkan pembangunan LRT Jakarta. Obligasi daerah, APBD, dan kemungkinan dukungan Danantara menjadi beberapa pilihan yang kini mengemuka. Pemerintah menargetkan jalur Manggarai-Dukuh Atas mulai dibangun pada awal 2027 dan selesai pada Agustus 2028. Kelanjutan proyek tersebut diharapkan memperkuat posisi Manggarai dan Dukuh Atas sebagai simpul penting dalam jaringan transportasi Jakarta. Dalam jangka lebih panjang, pengembangan LRT diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang semakin luas dengan moda transportasi lainnya. Kepastian pembiayaan, tata kelola yang akuntabel, dan integrasi antarmoda akan menjadi faktor penting agar pembangunan tersebut dapat berlangsung sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat.
