Jakarta, 19 November 2026 – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggabungkan persidangan empat perkara dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait ketentuan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Penggabungan pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena perkara yang ditangani memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan aturan pemilihan umum dan tanggung jawab penyelenggara dalam menjalankan keputusan hukum. Persidangan etik bertujuan menilai apakah tindakan para penyelenggara pemilu telah sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah perkara dalam satu rangkaian persidangan juga memungkinkan majelis membandingkan keterangan para pihak yang berkaitan dengan pokok persoalan serupa. Meski demikian, penggabungan persidangan tidak berarti seluruh pengaduan memiliki dasar pembuktian yang sama atau akan menghasilkan putusan seragam. Setiap perkara tetap harus diperiksa berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan kode etik penyelenggara pemilu yang berlaku.
Perkara tersebut berkaitan dengan polemik aturan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi perhatian publik sejak proses pencalonan pada Pemilu 2024. Perdebatan mengenai ketentuan tersebut mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membuka ruang bagi calon berusia di bawah 40 tahun apabila memenuhi persyaratan pengalaman jabatan tertentu. Perubahan penafsiran persyaratan pencalonan kemudian menimbulkan berbagai tanggapan mengenai proses penyesuaian regulasi oleh penyelenggara pemilu. Dalam konteks pemeriksaan etik, perhatian diarahkan pada tindakan dan prosedur yang ditempuh anggota KPU ketika menjalankan kewenangan kelembagaannya. DKPP memiliki tugas menilai perilaku penyelenggara pemilu berdasarkan standar etik, bukan mengadili kembali substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan kewenangan tersebut penting agar pemeriksaan dapat dipahami sebagai proses pertanggungjawaban etik yang terpisah dari pengujian konstitusionalitas peraturan.
Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan bahwa lembaganya menerima lima pengaduan terkait proses pencalonan Gibran, tetapi hanya empat yang telah memenuhi persyaratan verifikasi materiil untuk dilanjutkan ke persidangan. Dua perkara pertama tercatat dengan nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan 27-PKE-DKPP/XI/2026, sedangkan dua perkara lainnya bernomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Pengaduan tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Sri Afrianis, Dudy Agung Trisna, Muhammad Afghan Ababil, Paman Nurlette, Novi Manaban, serta Denny Indrayana bersama pihak lainnya. Satu pengaduan lain belum dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Menurut Heddy, kesamaan pihak teradu dan keterkaitan pokok pengaduan menjadi alasan empat perkara diperiksa dalam satu rangkaian persidangan. Penggabungan tersebut diharapkan membuat proses pemeriksaan lebih terarah tanpa mengurangi kesempatan masing-masing pihak untuk menyampaikan keterangan.
DKPP menjadwalkan sidang perdana pada Senin, 23 November 2026, dengan pemeriksaan yang berlangsung secara terbuka untuk umum. Agenda persidangan mencakup penyampaian pokok pengaduan, jawaban pihak teradu, pemeriksaan pihak terkait, serta pendalaman keterangan saksi dan alat bukti. Dalam perkara ini, anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan. Majelis akan menilai apakah tindakan penyelenggara telah memenuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku pada saat tahapan pemilu dilaksanakan. Keterbukaan persidangan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan sekaligus memahami dasar pertimbangan yang digunakan DKPP. Namun, seluruh dugaan yang diajukan pengadu tetap harus dibuktikan melalui persidangan sebelum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik.
Pemeriksaan empat perkara tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penyelenggara pemilu setelah munculnya berbagai pengaduan mengenai proses pencalonan pada Pilpres 2024. DKPP menegaskan bahwa penanganan perkara etik tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terlepas dari perkembangan politik yang melibatkan pihak-pihak terkait. Hasil persidangan nantinya akan ditentukan melalui pemeriksaan keterangan, bukti, dan pertimbangan majelis terhadap setiap pengaduan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DKPP memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi etik sesuai tingkat kesalahan yang ditemukan. Sebaliknya, apabila dugaan tidak terbukti, pihak teradu berhak memperoleh putusan berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan. Dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, perhatian berikutnya tertuju pada proses pembuktian dan keputusan DKPP dalam memastikan standar integritas penyelenggaraan pemilu tetap dijalankan.





