newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 26 September 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta Meta mempercepat penerapan aturan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan dan penonaktifan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun. Permintaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Pemerintah meminta perusahaan teknologi memastikan kebijakan perlindungan anak diterapkan secara nyata pada layanan yang beroperasi di Indonesia. Pengendalian usia, keamanan desain produk, konsistensi penegakan, dan pelaporan berkala menjadi sejumlah aspek yang ditekankan.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya ketika bertemu Vice President & Head of Global Public Policy Meta Kevin J. Martin serta VP & Global Head of Safety Meta Antigone Davis di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9). Pemerintah mengapresiasi langkah awal Meta dalam menyesuaikan layanan dengan PP TUNAS dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Namun, pemerintah menilai implementasinya masih perlu dipercepat dengan rencana dan target waktu yang lebih konkret. Hal tersebut terutama berkaitan dengan layanan media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan laporan Meta kepada pemerintah, sebanyak 184.000 akun milik pengguna berusia di bawah 13 tahun telah dinonaktifkan sepanjang 28 Maret hingga 27 Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 85.000 akun Instagram dan 99.000 akun Facebook. Pemerintah meminta langkah itu dilanjutkan untuk memenuhi ketentuan batas usia yang berlaku di Indonesia. Meutya secara khusus meminta adanya akselerasi pembatasan dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun pada Facebook, Instagram, maupun Threads. Pemerintah juga menginginkan target waktu implementasi yang dapat dipantau secara jelas.
Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur bahwa layanan jejaring dan media sosial pada dasarnya dikategorikan sebagai produk, layanan, dan fitur dengan profil risiko tinggi, kecuali ditentukan lain berdasarkan mekanisme penilaian dan penetapan pemerintah. Untuk kategori tersebut, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menonaktifkan akun anak berusia di bawah 16 tahun. Sementara anak berusia 13 hingga belum 16 tahun masih dapat memiliki akun pada layanan berprofil risiko rendah dengan persetujuan orang tua. Aturan tersebut menjadi dasar teknis penerapan PP TUNAS dalam membatasi akses anak sesuai tingkat risiko layanan digital.
Selain persoalan usia pengguna, Menkomdigi meminta Meta meningkatkan respons terhadap konten yang melanggar hukum Indonesia. Pemerintah menyoroti antara lain konten perjudian daring, pornografi, ujaran kebencian, dan kabar bohong. Platform diminta lebih proaktif melakukan peninjauan serta penandaan terhadap konten bermasalah dan tidak hanya menunggu tindakan pemutusan akses dari pemerintah. Pendekatan tersebut dinilai penting karena skala distribusi konten pada platform digital memungkinkan materi bermasalah menyebar dengan cepat.
Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa penertiban akun anak dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan sistem masing-masing platform. Karena itu, masih dimungkinkan terdapat akun anak yang belum terdampak pada tahap awal penerapan kebijakan. Komdigi menyatakan akan terus meminta laporan berkala untuk mengukur jumlah akun yang telah dinonaktifkan dan efektivitas penerapan pembatasan usia. Pemerintah juga menempatkan orang tua sebagai bagian penting dalam pengawasan aktivitas digital anak. PP TUNAS diarahkan untuk mengurangi paparan anak terhadap risiko konten, kontak, kecanduan, dan aktivitas komersial yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Meutya menegaskan seluruh platform digital global yang menjalankan layanan di Indonesia harus mengikuti regulasi nasional. Pemerintah menyatakan tersedia mekanisme sanksi administratif hingga pemutusan akses apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban yang berlaku. Di sisi lain, implementasi kebijakan tetap membutuhkan koordinasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, keluarga, dan masyarakat agar perlindungan anak tidak berhenti pada penonaktifan akun. Penguatan verifikasi usia dan desain layanan yang sesuai dengan tingkat kematangan pengguna menjadi bagian penting dari penerapan aturan tersebut. Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan PP TUNAS seiring perkembangan penggunaan platform digital oleh anak-anak Indonesia.
