Pusat Data Nasional Diretas, Pakar: Pemerintah Tak Pernah Belajar dari Kesalahan

Jakarta, 19 Juli 2025 — Lagi-lagi keamanan data publik digoyang oleh aksi peretasan: hacker berhasil menembus sejumlah situs pemerintah di Indonesia, mencuri data penduduk, dan bahkan menjualnya di forum gelap. Insiden ini mengundang sorotan serius terhadap kelemahan sistem keamanan siber negara.

🔍 Kasus Terbaru dan Modus Operandi

  • Beberapa situs pemerintah yang mengelola data penting—seperti BPJS Kesehatan, e‑HAC Kemenkes, dan bahkan aplikasi peduli COVID-19—telah diretas dalam beberapa tahun terakhir, dengan kebocoran data mencapai ratusan juta warga, meliputi NIK, nama, alamat, nomor HP, hingga data kesehatan dan vaksinasi merdeka.com+2https://purwokerto.inews.id/+2Dewaweb+2.

  • Hacker terkenal “Bjorka” menjadi contoh pencuri data skala besar; diketahui pernah mencuri dan menjual 150 juta data penduduk, SIM, paspor, hingga data rahasia BIN YouTube+4liputan6.com+4merdeka.com+4.

  • Modus umumnya melibatkan aksi deface, serangan DDoS, pencurian database, dan penjualan data ke pihak ketiga melalui forum gelap dan platform gelap seperti Raid Forums dan Breached.to Pepnews.com+9Dewaweb+9https://purwokerto.inews.id/+9.

📊 Dampak Kebocoran Data

  1. Privasi dan keamanan individu
    Data KTP dan NPWP bisa disalahgunakan untuk pinjaman ilegal, penipuan, dan deepfake identitas Pepnews.commerdeka.com.

  2. Risiko sistemik
    Jika data pegawai negara dan pejabat bocor, terjadi ancaman keamanan nasional dan risiko penetrasi jaringan pemerintah lebih lanjut Tempo+1Pepnews.com+1.

  3. Kepercayaan publik menurun
    Masyarakat menjadi ragu terhadap keamanan layanan publik digital dan data pribadi mereka.

🔧 Upaya Penanggulangan

  • Peningkatan sistem keamanan: BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) bekerja sama dengan Kominfo dan Polri memperkuat firewall, enkripsi, dan sistem pemantauan siber aktif https://purwokerto.inews.id/+2Pepnews.com+2Dewaweb+2.

  • Penindakan hukum: Beberapa hacker dan pelaku dijerat hukum cyber melalui satuan siber Polri, termasuk identifikasi dan penangkapan aktor utama di balik kebocoran data Tempomerdeka.com.

  • Edukasi publik & operator: Sosialisasi protokol keamanan siber untuk instansi pemerintah dan pelatihan anti-phishing untuk mencegah serangan di akun admin.

✅ Kesimpulan

Aksi peretasan yang rentan menimpa data warga, bahkan data pegawai dan pejabat negara, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan berat terhadap keamanan siber. Selain kerugian privasi, ancaman ini berpotensi mengganggu stabilitas publik dan memperburuk kepercayaan terhadap layanan elektronik pemerintah.