newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 24 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup layanan pendidikan di sekolah negeri mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pemerintah juga tengah mematangkan rencana penggratisan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri secara bertahap. Pembahasan mengenai langkah tersebut dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9). Kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemerataan akses pendidikan.
Prabowo menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, berbagai skema pembiayaan pemerintah selama ini telah digunakan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Penguatan pembiayaan diperlukan agar sekolah dapat menjalankan layanan tanpa membebani peserta didik dengan biaya yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah juga menempatkan sekolah gratis sebagai salah satu prioritas nasional bidang pendidikan pada 2027.
Kebijakan pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan penghapusan atau pengurangan biaya yang ditanggung keluarga. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan menjaga kualitas pembelajaran, kondisi fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, dan pemerataan pelayanan antardaerah. Karena itu, program revitalisasi satuan pendidikan terus dijalankan bersamaan dengan agenda digitalisasi pembelajaran. Pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap hingga seluruh satuan pendidikan memiliki fasilitas yang aman dan layak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya agar perluasan akses berjalan bersama peningkatan mutu.
Dalam rancangan kebijakan pendidikan 2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta pemberian bantuan perlengkapan sekolah. Pemerintah juga mempertahankan Program Indonesia Pintar bagi sekitar 18 juta peserta didik. Revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, dan digitalisasi pembelajaran turut masuk dalam agenda pembiayaan. Rangkaian program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses sekaligus kualitas pendidikan.
Pemerintah juga mulai membahas perluasan pendidikan tanpa biaya hingga perguruan tinggi negeri. Rencana tersebut masih membutuhkan persiapan terkait skema pembiayaan, tahapan pelaksanaan, dan kemampuan fiskal negara. Prabowo meminta agar program kuliah gratis di PTN disiapkan secepatnya dengan penerapan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, perluasan manfaat dapat disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaan. Pemerintah masih mematangkan rancangan sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas.
Selain persoalan biaya, pemerintah menilai peningkatan kualitas pendidikan tetap harus menjadi bagian utama dari kebijakan. Akses yang semakin luas perlu didukung guru yang kompeten, fasilitas memadai, dan proses pembelajaran yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu program yang dikembangkan untuk memperluas akses terhadap sumber pembelajaran berkualitas. Pemerintah juga mendorong pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi sehingga materi dari tenaga pendidik dapat menjangkau lebih banyak sekolah. Upaya tersebut terutama penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Komitmen pendidikan gratis menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar tanpa terkendala kemampuan ekonomi keluarga. Pelaksanaannya akan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga pendidikan tinggi. Kesiapan anggaran serta pengawasan juga diperlukan agar kebijakan benar-benar mengurangi beban masyarakat tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah akan menjalankan penguatan pendidikan gratis secara bertahap sesuai jenjang dan kesiapan program. Agenda tersebut diharapkan memperluas pemerataan pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
