newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto berpeluang menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik koalisi pemerintah sebelum menentukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses politik setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Meski demikian, Prabowo dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan partai-partai pendukung pemerintah untuk memperoleh masukan mengenai sosok yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai nama kandidat yang akan diajukan maupun jadwal pertemuan Presiden dengan para pimpinan partai koalisi.
Yusril menegaskan bahwa kewenangan menentukan dua nama calon pengganti wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsultasi dengan partai politik merupakan bagian dari komunikasi politik yang dapat dilakukan sebelum keputusan tersebut diambil. Menurutnya, pembicaraan dengan unsur koalisi dapat membantu Presiden mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesinambungan pemerintahan dan hubungan antarkekuatan politik di parlemen. Namun, hasil komunikasi tersebut tidak menghilangkan hak Presiden untuk menentukan kandidat yang akan diusulkan. Dengan demikian, partai-partai koalisi dapat memberikan pandangan dan pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab Prabowo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Rencana komunikasi politik tersebut muncul setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebelum mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan dokumen tersebut dan menyampaikan bahwa Gibran meminta proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti. Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit dan berfokus pada penyerahan surat serta penjelasan mengenai maksud kedatangannya. Setelah menerima dokumen tersebut, pimpinan MPR mulai mempersiapkan tahapan kelembagaan yang diperlukan untuk memproses kekosongan jabatan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari. Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden yang kemudian dipilih oleh MPR untuk mengisi jabatan yang kosong. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. Sebelum surat tersebut disampaikan, pimpinan MPR perlu menggelar rapat internal dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Rangkaian tahapan ini menjadi dasar untuk memastikan proses pergantian wakil presiden berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Di tengah persiapan tersebut, sejumlah partai politik mulai memberikan tanggapan mengenai mekanisme pemilihan calon pengganti Gibran. Fraksi Partai Golkar MPR, misalnya, menyatakan menyerahkan sepenuhnya pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo. Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng menegaskan bahwa partainya tidak mengajukan nama tertentu karena memahami bahwa kewenangan pengusulan dua calon berada pada Presiden. Ia juga berpandangan bahwa calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai pengganti Gibran masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, termasuk figur dari kalangan profesional maupun tokoh politik di luar partai koalisi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan pandangan mengenai proses penentuan calon wakil presiden. Mahfud menjelaskan bahwa secara konstitusional Presiden memiliki kebebasan menentukan dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR. Namun, dalam praktik politik, Presiden dapat mengundang pimpinan partai untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan agar komunikasi antarkekuatan pendukung pemerintah tetap terjaga. Selain partai politik, Presiden juga dapat mendengarkan pandangan organisasi masyarakat dan unsur masyarakat sipil sebagai bahan pertimbangan. Mahfud mengingatkan bahwa berbagai pihak sebaiknya tidak memaksakan nama tertentu karena keputusan pengusulan calon merupakan hak Presiden. Ia juga menilai proses penyelesaian pengunduran diri Gibran perlu mendapat perhatian sebelum pembahasan mengenai kandidat pengganti berkembang lebih jauh.
Proses penentuan dua calon wakil presiden diperkirakan menjadi salah satu agenda politik penting dalam beberapa pekan mendatang karena menyangkut kesinambungan kepemimpinan nasional hingga akhir masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan kemampuan kandidat dalam membantu pelaksanaan program pemerintah, pengalaman kepemimpinan, serta dukungan politik yang diperlukan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan negara. Sementara itu, MPR memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Komunikasi dengan partai koalisi dapat menjadi ruang untuk menyamakan pandangan, tetapi tidak menggantikan kewenangan konstitusional Presiden maupun proses pemilihan di MPR. Dengan belum diumumkannya dua nama calon pengganti Gibran, perhatian publik kini tertuju pada langkah Prabowo dalam membangun komunikasi politik dan menentukan figur yang akan diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
